Pembahasan Soal CAT BKN Simulasi 2018 | Part I

Saat ini mungkin merupakan saat-saat yang sangat genting bagi para pejuang CPNS termasuk saya, apalagi website http://sscn.bkn.go.id yang sangat sulit untuk diakses hingga pendaftaran terakhir (15 Oktober 2018). Padahal waktu ujian CAT sudah menanti di depan mata, nah buat Anda yang ingin berlatih bisa mengakses http://cat.bkn.go.id/simulasi , link tersebut akan mengarahkan ke laman simulasi Ujian CAT. Namun, seperti halnya "SSCN" website ini pun sangat sulit diakses, dan saya yang sudah mencoba berkali-kali seringkali gagal di tegah jalan karena server error, tapi maklum lah yang ngakses se-Indonesia Raya. Padahal simulasi ini, sangat baik karena kita juga bisa memahami kira-kira seperti apa lingkup soal yang akan diujikan.

Okeh, langsung to the point, dengan bekal wifi kantor sepulang kerja saya berhasil mengakses simulasi tersebut dan membahasnya. Namun, hanya TWK saja yang baru bisa ditampilkan, hehe. Maklum susah ngaksesnya..

Sebelumnya apabila ada kesalahan dalam jawaban mohon Admin di beritahu ya gan, biar tidak menyesatkan, hehe

Berikut merupakan pembahasan Soal CAT BKN Simulasi dengan referensi jawaban dari berbagai sumber:

Soal No. 1

Landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah ....

 A. Pancasila

 B. UU No.37 tahun 1999

 C. UUD 1945

 D. UU No.42 tahun 2009

 E. Konstitusi RIS 1949

Landasan Konseptual yang mengatur perumusan politik luar negeri Indonesia adalah Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah : “Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional”.

Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas, artinya negara Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia. Aktif artinya negara Indonesia selalu aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Negara Indonesia aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional.

Soal No. 2

Organisasi pada zaman pendudukan Jepang yang dipimpin oleh Empat serangkai adalah ....

 A. Jawa Hokokai

 B. Seinendan

 C. Poetra

 D. Jugun Ianfu

 E. Peta

Organisasi Putera (Pusat Tenaga Rakyat) yang dipimpin oleh 4 serangkai yaitu Soekarno, Moh. Hatta, K.H. Mas Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara.

Soal No. 3

Suatu pembatasan yang timbul dalam hubungan manusia dengan sesamanya adalah pengertian dari ?.

 A. Hak

 B. Profesi

 C. Kewajiban

 D. Status

 E. Ketaatan

Kewajiban adalah pembatasan atau beban yang timbul dalam hubungan manusia dengan sesamanya atau terhadap negara.

Hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus.

Status sosial adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi.

Soal No. 4

Jika RUU belum disahkan menjadi UU oleh presiden namun sudah disetujui bersama maka ia berlaku setelah ....

 A. 29 Hari

 B. 30 Hari

 C. 40 Hari

 D. 60 Hari

 E. 90 Hari

RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama.

RUU tersebut disahkan oleh Presiden dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden. Jika dalam waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Presiden, maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

Soal No. 5

Pahlawan dari Papua yang terlibat dalam Konferensi Malino (1946) adalah ....

 A. Johannes Abraham Dimara

 B. Frans Kaisepo

 C. Mohammad Roem

 D. Silas Papare

 E. Marthen Indey

Pahlawan dari Papua yang terlibat dalam Konferensi Malino (1946) adalah "Frans Kaisiepo "

Soal No. 6

Kekuasaan moneter dilaksanakan oleh....

 A. Bank Indonesia

 B. MA

 C. BPK

 D. KPK

 E. Kementerian Keuangan

Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23D UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang-undang.

Soal No.7

Undang - undang yang mengatur tentang kementerian negara adalah ....

 A. UU No.38 tahun 2008

 B. UU No.39 tahun 2008

 C. UU No.40 tahun 2008

 D. UU No.41 tahun 2008

 E. UU No.42 tahun 2008

Undang-Undang Kementerian Negara (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara) adalah undang-undang yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah, non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri atau menteri kordinasi berisi penataan kembali keseluruhan kelembagaan pemerintahan sesuai dengan nomenklatur seperti departemen, kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian, maupun instansi pemerintahan lain, termasuk lembaga nonstruktural.

Soal No. 8

Operasi Gurita dicetuskan oleh ....

 A. Jenderal Hideki Tojo

 B. Laksamana Takeo Kurita

 C. Jenderal Terauchi

 D. Laksamana Maeda

 E. Jenderal Hitoshi Imamura

Pertempuran-pertempuran laut yang terjadi selama proses masuknya Jepang ke Indonesia ini, antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Semua peperangan di samudra ini merupakan satu rentetan peristiwa. Pertama, kapal-kapal perang yang terlibat di dalamnya kebanyakan adalah sama, khususnya dari pihak Sekutu (ABDA). Kapal yang selamat, akan diperbantukan dalam perang lainnya. Kedua, kejadian-kejadian tersebut merupakan konsekuensi dari strategi “Operasi Gurita” yang dicetuskan Laksamana Takeo Kurita. Dalam hal ini, pergerakan invasi Jepang harus menyerupai tentakel gurita, menggeliat dari satu tempat ke tempat lain

Soal No. 9

Kota dan Kabupaten di Jakarta bersifat ....

 A. Administratif

 B. Wewenang Penuh

 C. Otonomi

 D. Federal

 E. Istimewa

Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi. Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi dibagi dalam kecamatan. Wilayah kecamatan dibagi dalam kelurahan.

Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kelurahan ditetapkan dengan keputusan Gubernur

Soal No. 10

Berikut ini yang termasuk kedalam negara bagian dari RIS adalah ....

 A. Negara Sumatera

 B. Negara Dayak besar

 C. Negara Bali

 D. Negara Papua Barat

 E. Negara Republik Indonesia

RIS sendiri memiliki 7 negara bagian, diantaranya:

1. Negara Republik Indonesia
2. Negara Indonesia Timur
3. Negara Pasundan
4. Negara Jawa Timur
5. Negara Madura
6. Negara Sumatera Timur
7. Negara Sumatera Selatan

Soal No. 11

Pembentukan MPRS dianggap sebagai salah satu penyimpangan terhadap demokasi karena ....

 A. Anggota MPRS harus setuju kembali ke UUD 1945

 B. Anggota MPRS diangkat oleh Presiden

 C. Anggota MPRS harus setuju kepada manifesto Politik

 D. Anggota MPRS terdiri dari berbagai unsur elemen

 E. Setia kepada perjuangan Republik Indonesia

Pembentukan MPRS menyimpang karena dipilih oleh presiden, dan bukan dipilih oleh rakyat. Hal ini merupakan penyimpangan dalam sistem demokrasi Indonesia.

Pengangkatan anggota MPRS ditetapkan dengan Penetapan Presiden No 2 Tahun 1959, pada 

- Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :Jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 3 yang berbunyi: Anggota-anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara diangkat oleh Presiden.

Soal No. 12

Larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian. Merupakan pengertian dari ....

 A. Penangkapan

 B. Pencegahan

 C. Penindakan

 D. Penangkalan

 E. Pengkerdilan

Menurut PP No 30 tahun 1994, penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang‑orang tertentu untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Jadi, larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian disebut dengan penangkalan.

Sedangkan kebalikannya, pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang‑orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu.

Soal No. 13

Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh diusulkan oleh perseorangan. Hal ini bertentangan dengan pasal ... UUD 1945.

 A. 6 Ayat 1

 B. 6 A Ayat 2

 C. 6A ayat 1

 D. 7A

 E. 7B

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)

Soal No. 14

Pada awal kemerdekaan RI dalam hal kewarganegaraan.Penduduk Indonesia keturunan Eropa diberlakukan ....

 A. Stelsel Pasif

 B. Dwi Kewarganegaraan

 C. Stelsel Aktif

 D. Apartide

 E. Cultur Stelsel

Asas ius sanguinis (asas keturunan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan

Asas ius soli (asas kedaerahan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya.

Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan.

Bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap).

Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)

Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif)

Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut:

1.       Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan,bukan bersasarkan negara tempat dilahirkan.

2.       Asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak seseuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang.

3.       Asas kewarganegraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

4.       Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Soal No. 15

Kuota jumlah penduduk untuk pembentukan kota baru sebesar ....

 A. 4 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi-provinsi sekitarnya

 B. 4 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan kota-kota di provinsi yang bersangkutan dan sekitarnya

 C. 5 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi-provinsi sekitarnya

 D. 5 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan

 E. 6 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi-provinsi sekitarnya

     Dalam pembentukan daerah otonom baru, hal ini diatur dalam UU Pasal 3 No. 32 Tahun 2004, UU Pasal 4 No. 32 Tahun 2004, UU Pasal 5 No. 32 Tahun 2004, dan UU Pasal 5 No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

            Dari pasal diatas, dapat kita ketahui bahwa :

a.   Kuota jumlah penduduk provinsi untuk pembentukan provinsi adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi-provinsi sekitarnya.

b.  Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan.

c.  Kuota jumlah penduduk kota untuk pembentukan kota adalah 4 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan kota-kota di provinsi yang bersangkutan dan sekitarnya.

Soal No. 16

Bendera Negara Indonesia adalah ....

 A. Sangsaka Merah Putih

 B. Dwi Warna

 C. Sang Merah Putih

 D. Pusaka

 E. Merah Putih

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Soal No. 17

MPR menyelenggarakan sidang guna membahas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden paling lambat ....

 A. 29 Hari

 B. 30 Hari

 C. 40 Hari

 D. 60 Hari

 E. 90 Hari

Berdasarkan pasal 7B ayat 6 undang" dasar 1945 setelah mengalami amandemen , berbunyi : Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat (usul tentang pemberhentian presiden dan atau wakil presiden) tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Berdasarkan pasal dan ayat tersebut maka jawaban dari soal ini adalah 30 hari.

Soal No. 18

Pemberian visa kunjungan merupakan kewenangan dari....

 A. Presiden

 B. DPR

 C. Menteri Hukum dan Ham

 D. MA

 E. Duta Besar

pasal 38 berbunyi : Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan, tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.pasal 40 ayat 1 berbunyi :

Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri.

Maka  jawaban dari soal ini Mentri Hukum dan Ham

Soal No. 19

Suka bekerja keras merupakan perwujudan dari sila ... Pancasila.

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

 E. 5

suka bekerja keras merupakan perwujudan dari sila ke lima pancasila , butir ke 9 (sembilan)

butir kedelapan :

Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

butir kesembilan :

Suka bekerja keras.

butir kesepuluh :

Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Soal No. 20

Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar ... dari panjangnya.

  A. 1/3

  B. 4/5

  C. 2/3

  D. 5/6

  E. '3/4

Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjangnya 

dari ukuran itu kita dapat membuat bendera untuk didalam ruangan atau di luar ruangan yang sebangun 

ukuran bendera dilapangan kepresidenan dengan dilapangan umum juga sebangun , 

ukuran bendera di lapangan kepresidenan 300 cm x 200 cm , sedangkan ukuran bendera di lapangan umum 180 cm x 120 cm  

Soal No. 21

Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat ... setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

 A. 1 tahun

 B. 3 tahun

 C. 5 tahun

 D. 7 tahun

 E. 9 tahun

Anak Berkewarganegaraan Ganda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, harus menyatakan memilih kewarganegaraannya.

Soal No. 22

Di bawah ini yang termasuk ke dalam PNBP adalah ....

 A. Pendapatan bea masuk

 B. Pendapatan Cukai

 C. Pendapatan bea keluar

 D. Pendapatan PPN

 E. Pendapatan jasa

Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi:

1. 1.       penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
2. 2.       penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
3. 3.       penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
4. 4.       penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
5. 5.       penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
6. 6.       penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah

Soal No. 23

Yang berhak memilih Presiden dan Wakil Presiden jika keduanya berhenti secara bersamaan adalah ....

 A. MPR

 B. MK

 C. DPR

 D. Rakyat

 E. DPD

berdasarkan pasal 116 ayat 1 rancangan tatib MPR , menyatakan bahwa jika presiden dan wakil presiden secara bersamaan berhenti , maka yang memilih presiden dan wakil presiden adalah MPR , dengan tata cara :

melaksanakan sidang paripurna , 

MPR memberitahuna kepada fraksi yg memperoleh suara terbanyak dalam pemilu untuk memberikan nama calon presiden dan wakil presiden yang akan menggantikan presiden dan wakil presiden yang berhenti dan disetujui MPR serta dilantik MPR (pasal 117 ayat 8 rancangan tatib MPR)

Soal No. 24

Pada awal kemerdekaan hak repudiasi diberlakukan bagi penduduk Indonesia keturunan ....

 A. Belanda

 B. Jepang

 C. Italia

 D. Ghana

 E. Brasil

Pengertian hak repudiasi adalah hak untuk menolak sesuatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif, maksudnya seseorang langsung menjadi warga negara suatu negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu.)

 Hak Repudiasi sendiri ketika awal kemerdekaan bangsa Indonesia diberlakukan kepada penduduk Indonesia keturunan China, Jepang, Korea, dan Arab.

 Maka jawaban yang benar untuk soal “Pada awal kemerdekaan hak repudiasi diberlakukan bagi penduduk Indonesia keturunan ..." B. Jepang

Soal No. 25

Di bawah ini yang termasuk dana perimbangan adalah ....

 A. Dana Aspirasi

 B. Dana Investasi

 C. Dana Non Budgeter

 D. Dana amal

 E. Dana bagi hasil

Bagi Hasil Pajak (DBH), adalah dana yang bntase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Bagi Hasilersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka perse Pajak antara lain : Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, Pasal 29 dan Pasal 21.

Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam antara lain : Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Provinsi Sumber Daya Hutan, Iuaran Tetap (Land-Rend), Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti), Pertambangan Minyak dan Pertambangan Gas Bumi.

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapartan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Soal No. 26

MK wajib memeriksa,mengadili dan memutus dengan seadil - seadilnya terhadap pendapat DPR selambat - lambatnya ....

 A. 29 Hari

 B. 30 Hari

 C. 40 Hari

 D. 60 Hari

 E. 90 Hari

Mahkamah Konstitusi (MK) wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-seadilnya terhadap pendapat DPR selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari.

Mekanisme pemberhentian presiden, diatur pada Pasal 7B ayat (4) Perubahan Ketiga UUD 1945, yaitu

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Soal No. 27

Berikut ini yang termasuk kedalam kekhususan Provinsi Papua adalah ....

 A. Mendapat dana bagi hasil

 B. Adanya Majelis Rakyat Papua

 C. Gubernur ditetapkan bukan melalui pemilihan

 D. Adanya partai politik lokal

 E. Walikota dipilih oleh Gubernur

Di Indonesia ada beberapa daerah khusus + 1 daerah khusus ibu kota daerah khusu di Indonesia antara lain , Aceh , Jogjakarta , Papua. Berdasarkan UU no 21 tahun 2001 , papua memiliki kekhususan , diantaranya :

1) pengaturan kewenangan antara pemerintah RI dan pemerintah papua dilakukan secara kekhususan 

2) pengakuan atas hak orang papua secara trategis dan mendasar

3) perwujudan penyelenggaraan pemerintahannya memiliki ciri" yang berbeda dengan propinsi lain

4) pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

Soal No. 28

Undang - Undang 23 tahun 2014 tentang ....

 A. Pemerintahan Daerah

 B. Kepabeanan

 C. Desa

 D. Sistem Pendidikan nasional

 E. Perbendaharaan Negara

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.

3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Soal No. 29

Salah satu contoh dari jenis pendidikan, yaitu ....

 A. SD

 B. Pendidikan informal

 C. Universitas

 D. Vokasi

 E. Pendidikan dasar

Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam tiga jalur utama, yaitu formal, nonformal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam empat jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi.

Soal No. 30

Untuk penggunaan di lapangan umum ukuran Bendera Sang Merah Putih yang dipakai adalah ... cm.

 A. 30 cm x 45 cm

 B. 120 cm x 180 cm

 C. 36 cm x 54 cm

 D. 200 cm x 300 cm

 E. 100 cm x 150 cm

Ukuran bendera di lapangan kepresidenan 300 cm x 200 cm , sedangkan ukuran bendera di lapangan umum 180 cm x 120 cm  

Soal No. 31

Suatu Konsepsi yang eksplisit khas dari perorangan atau kelompok mengenai sesuatu yang didambakan merupakan pengertian dari nilai menurut ....

 A. Max Scheller

 B. Nursal Luth

 C. Kluckhoorn

 D. Kamus Ilmiah Populer

 E. Nietzche

Kluckhohn berpendapat bahwa manusia memiliki sifat dan karakteristik biologis yang menjadi dasar pengembangan budaya, dan bahwa orang-orang biasanya merasakan kepercayaan dan praktik budaya mereka sendiri sebagai hal yang normal, wajar, dan alami, dan justru perilaku orang lain yang aneh, atau bahkan inferior atau tidak normal. Clyde mendefinisikan sebuah nilai sebagai: "sebuah konsepsi, eksplisit (tersurat) atau implisit (tersirat), merupakan ciri khas seseorang atau karakteristik sebuah kelompok, yang diinginkan/didambakan sehingga dapat mempengaruhi pemilihan dari berbagai pola tindakan, sarana, dan tujuan akhir."

Soal No. 32

RUU dibahas dan disetujui oleh ....

 A. MPR bersama dengan Rakyat

 B. DPR bersama dengan DPD

 C. MPR bersama dengan DPR

 D. Presiden bersama Rakyat

 E. Presiden bersama dengan DPR

Hal ini berdasarkan pada UUD 1945 Pasal 20 Ayat 2, yang berbunyi : Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Pembentukan Rancangan Undang-undnag diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Soal No. 33

Jika terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi pelaksana tugasnya adalah ....

 A. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama - sama

 B. Menko Perekonomian,Menko Perekonomian, dan Menko Kesra secara bersama - sama

 C. Menteri Dalam Negeri,Menteri kelautan, dan Menteri Pertanian secara bersama - sama

 D. Menteri Luar Negeri,Menteri Pertahanan,dan Menteri Agama secara bersama-bersama

 E. Mensesneg,Menteri Dalam Negeri, dan Sekretaris Kabinet secara bersama-sama

Berdasarkan UUD pasal 8 ayat 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara :

"Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya."

Soal No. 34

Proses formal untuk mengembalikan tahanan ke negara asalnya disebut dengan ....

 A. Ekstradisi

 B. Remunerasi

 C. Suaka

 D. Transgenerasi

 E. Deportasi

Proses formal untuk mengembalikan tahanan ke negara asalnya disebut dengan EKSTRADISI.

EKSTRADISI merupakan salah satu bentuk perjanjian bilateral (perjanjian antara dua negara) dengan tujuan untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak dalam bidang politik dan keamanan.

Soal No. 35

UUD 1945 mengandung pokok - pokok pikiran berikut, kecuali ....

 A. Persatuan

 B. Internasionalisme

 C. Keadilan Sosial

 D. Ketuhanan yang Maha Esa

 E. Kedaulatan Rakyat

1.       Pokok pikiran yang pertama: "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Maksudnya itu setiap warga negara itu wajib mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan sendiri.

2.       Pokok pikiran yang kedua: "Negara hendak mewujudkan keasilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Maksudnya itu, kita harus menghormati hak setiap orang karena setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama.

3.       Pokok pikiran yang ketiga: "Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan". Maksud kalimat ini, Indonesia adalah negara demokrasi yang berasaskan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

4.       Pokok pikiran yang keempat: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab". Kita harus taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Untuk Pembahasan Soal TWK Part II silahkan Klik
Pembahasan Soal TWK Part II