Pembahasan Simulasi CAT BKN Tahun 2018 (TWK) | Part II

Langsung saja tanpa basa-basi, berikut merupakan Pembahasan Simulasi CAT BKN Tahun 2018 yang sudah Saya jelaskan. Mungkin ada beberapa soal yang sama dengan pembahasan TWK pada postingan saya yang sebelumnya. 

Soal No. 1

Pahlawan Nasional asal kepulauan Riau yang terkenal berkat karyanya Gurindam Dua Belas, yaitu ....

 A. Raja Ali Haji

 B. Tjilik Riwut

 C. Djamin Ginting

 D. Nani Wartabone

 E. W.Z.Johannes

Raja Ali Haji

meninggal pada tahun 1872 di Pulau Penyengat, dan kemudia diangkat menjadi tokoh Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 2004.

Raja Ali Haji terkenal karena syairnya yang berjudul “Gurindam Dua Belas”. Syair ini terdiri dari 12 gurindam, setiap gurindam terdiri dari 12 baris syair. Gurindam Dua Belas berisi tentang

nasehat tentang kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yang ditulis dalam bahasa Melayu Riau, yang merupakan dasar dari bahasa Indonesia.

Soal No. 2

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing dan belum berusia 18 tahun.Mengakibatkan anak tersebut berkewarganegaraan ....

 A. Indonesia

 B. Asing

 C. Ganda

 D. Tidak memiliki kewarganegaraan

 E. Stelsel Aktif

Mengakibatkan anak tersebut berkewarganegaraan indonesia karena mengikuti ayahnya . Namun, setelah 18 tahun ia harus memilih untuk menjadi warganegara seperti ayahnya / ibunya

Soal No. 3

APBN yang digunakan untuk membiayai pendidikan minimal ....

 A. 5%

 B. 10%

 C. 15%

 D. 20%

 E. 25%

Konstitusi amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat 4 mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar.

Soal No. 4

Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat di ....

 A. Peraturan Pemerintah

 B. Perda

 C. Keppres

 D. UUD 1945

 E. TAPMPR

Dalam pasal 14 Undang" No. 10 Th.2004 yang berbunyi “Materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah”

Soal No. 5

Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah tentang kebijakan yang strategis disebut dengan ....

 A. Hak Angket

 B. Hak Imunitas

 C. Hak menyatakan pendapat

 D. Hak Budget

 E. Hak Interpelasi

1. Hak angket, adalah hak DPR untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu.

2. Hak Interpelasi, adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah atau presiden.

3. Hak menyatakan pendapat, adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air, maupun di kancah internasional.

4. Hak budget, adalah hak DPR untuk mengesahkan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Balanja Negara) menjadi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

5. Hak Bertanya, adalah hak DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah atau presiden secara tertulis.

6. Hak Imunitas, adalah hak DPR yang tidak dapat diganggu gugat di muka pengadilan dari hasil ketetapan atau keputusan yang telah dibuatnya.

7. Hak Petisi, adalah hak DPR untuk mengajukan usul / anjuran serta pertanyaan mengenai suatu masalah.

8. Hak inisiatif, adalah hak DPR untuk mengajukan usul RUU (Rancangan Undang-Undang)

Soal No. 6

Pelajar asing diberikan ....

 A. Visa biasa

 B. Visa diplomatik

 C. Visa pejabat

 D. Visa pelajar

 E. Visa dinas

Visa Diplomatik (tugas diplomatik) Diplomatic Visa

Visa Dinas (tugas resmi dari pemerintah atau organisasi internasional, tidak bersifat diplomatik) Official/ Service Visa

Visa Kunjungan (kunjungan usaha, sosbud, pemerintahan, wisata) tidak untuk bekerja. Visit Visa (not for working)

Visa Tinggal Terbatas (penanaman modal, bekerja, pendidikan, rohaniwan, penggabungan keluarga, repatriasi) Admission (working visa, student visa, family visa)

Visa Pelajar digunakan untuk Pelajar Asing dan merupakan wujud hubungan internasional/kerjasama internasional dalam bidang pendidikan sehingga terjalin kerjasama dan hubungan perdamaian dengan baik.

Soal No. 7

Berikut ini yang termasuk kedalam negara bagian dari RIS adalah ....

 A. Negara Sumatera

 B. Negara Dayak besar

 C. Negara Bali

 D. Negara Papua Barat

 E. Negara Republik Indonesia

1. Negara Republik Indonesia

2. Negara Indonesia Timur

3. Negara Pasundan

4. Negara Jawa Timur

5. Negara Madura

6. Negara Sumatera Timur

7. Negara Sumatera Selatan

Soal No. 8

Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah ....

 A. Kerajaan Aceh

 B. Kerajaan Bulungan

 C. Kerajaan Demak

 D. Kerajaan Samudra Pasai

 E. Kerajaan Ternate

Kerajaan Samudra Pasai merupakan Kerajaan Islam Pertama di Indonesia.

Soal No. 9

Proses formal untuk mengembalikan tahanan ke negara asalnya disebut dengan ....

 A. Ekstradisi

 B. Remunerasi

 C. Suaka

 D. Transgenerasi

 E. Deportasi

Ekstradisi adalah sebuah proses dimana seseorang tersangka Yang ditahan negara diserahkan kepada negara lain yang adalah negara asal tersangka untuk di sidang sesuai perjanjian yang bersangkutan.

Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Sebelum dideportasi.

Penangkalan adalah penolakan orang asing tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia. Misalnya

adalah orang asing yang sebelumnya pernah bermasalah dan dideportasi dari Indonesia.

Pencegahan adalah mencegah orang tertentu agar tidak bisa keluar dari wilayah Indonesia. Misalnya adalah orang yang sedang menjadi tersangka tidak kejahatan.

Soal No. 10

Di bawah ini yang termasuk ke dalam PNBP adalah ....

 A. Pendapatan bea masuk

 B. Pendapatan Cukai

 C. Pendapatan bea keluar

 D. Pendapatan PPN

 E. Pendapatan jasa

Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi:

1.       penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;

2.       penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;

3.       penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;

4.       penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah

5.       penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;

6.       penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah

Soal No. 11

Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar ... dari panjangnya.

 A. 1/3

 B. 4/5

 C. 2/3

 D. 5/6

 E. ¾

Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjangnya 

dari ukuran itu kita dapat membuat bendera untuk didalam ruangan atau di luar ruangan yang sebangun 

ukuran bendera dilapangan kepresidenan dengan dilapangan umum juga sebangun , 

ukuran bendera di lapangan kepresidenan 300 cm x 200 cm , sedangkan ukuran bendera di lapangan umum 180 cm x 120 cm  

Soal No. 12

Pertunjukkan tradisional yang berasal dari DKI Jakarta adalah ?.

 A. Lenong

 B. Mamanda

 C. Ludruk

 D. Kethoprak

 E. Makyong

Pertunjukan Tradisional dari DKI Jakarta adalah Lenong.

Soal No. 13

Di bawah ini yang termasuk dana perimbangan adalah ....

 A. Dana Aspirasi

 B. Dana Investasi

 C. Dana Non Budgeter

 D. Dana amal

 E. Dana bagi hasil

Bagi Hasil Pajak (DBH), adalah dana yang bntase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Bagi Hasilersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka perse Pajak antara lain : Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, Pasal 29 dan Pasal 21.

Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam antara lain : Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Provinsi Sumber Daya Hutan, Iuaran Tetap (Land-Rend), Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti), Pertambangan Minyak dan Pertambangan Gas Bumi.

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapartan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Soal No. 14

Pasal 6 UUD 1945 diamanden dengan alasan ....

 A. Melemahkan MPR

 B. Memperkuat kekuasaan Presiden

 C. Memperkuat Kekuatan DPR

 D. Menghapus diskriminasi terhadap warga negara jika ingin menjadi Presiden

 E. Mengubah struktur lembaga kenegaraan

Sebab pada Pasal 6 UUD 1945 sebelum amandemen, berbunyi bahwa “Presiden ialah orang Indonesia asli”,  sedangkan setelah diamandemen menjadi berbunyi “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden

harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya… “

Soal No. 15

Suatu pembatasan yang timbul dalam hubungan manusia dengan sesamanya adalah pengertian dari ?.

 A. Hak

 B. Profesi

 C. Kewajiban

 D. Status

 E. Ketaatan

Kewajiban adalah pembatasan atau beban yang timbul dalam hubungan manusia dengan sesamanya atau terhadap negara.

Hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus.

Status sosial adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi.

Soal No. 16

Lembaga Wali Nanggroe di Aceh bertujuan untuk ....

 A. Pembina/pengawal/penyantun pemerintahan Rakyat Aceh

 B. Pembina kehormatan dan kewibawaan politik

 C. Pembina keagungan dinul Islam

 D. Pemersatu yang independen dan berwibawa serta bermartabat

 E. Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 pasal 3 dijelaskan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh bertujuan untuk:

1. Mewujudkan persatuan bagi rakyat Aceh;  

2. Menjunjung tinggi ajaran agama Islam, mewujudkan kemakmuran, keadilan, dan memelihara perdamaian;

3. Menjaga keberlangsungan, sejarah dan adat istiadat Aceh; dan  

4. Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera, dan bermartabat.

Soal No. 17

Yang berhak memilih Presiden dan Wakil Presiden jika keduanya berhenti secara bersamaan adalah ....

 A. MPR

 B. MK

 C. DPR

 D. Rakyat

 E. DPD

Berdasarkan pasal 116 ayat 1 rancangan tatib MPR , menyatakan bahwa jika presiden dan wakil presiden secara bersamaan berhenti , maka yang memilih presiden dan wakil presiden adalah MPR , dengan tata cara :

melaksanakan sidang paripurna , 

MPR memberitahuna kepada fraksi yg memperoleh suara terbanyak dalam pemilu untuk memberikan nama calon presiden dan wakil presiden yang akan menggantikan presiden dan wakil presiden yang berhenti dan disetujui MPR serta dilantik MPR (pasal 117 ayat 8 rancangan tatib MPR)

Soal No. 18

Pahlawan dari Papua yang terlibat dalam Konferensi Malino (1946) adalah ....

 A. Johannes Abraham Dimara

 B. Frans Kaisepo

 C. Mohammad Roem

 D. Silas Papare

 E. Marthen Indey

Pahlawan dari Papua yang terlibat dalam Konferensi Malino (1946) adalah "Frans Kaisiepo "

Soal No. 19

Tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian disebut dengan ....

 A. Rumah Detensi Imigrasi

 B. Rumah Imigrasi

 C. Rumah Singgah Imigrasi

 D. Kantor imigrasi

 E. Rumah administratif imigrasi

Tindakan Administratif Keimigrasian , diatur dalam Undang-Undang no. 6 tahun 2011

tentang Keimigrasian.

“Tindakan Administratif Keimigrasian” adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi

terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.              

“Rumah Detensi Imigrasi” adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang

Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

Soal No. 20

Panglima Komando Mandala adalah ....

 A. Oemar Dhani

 B. Yos Soedarso

 C. Soeharto

 D. Sarwo Edhi Wibowo

 E. Gatot Soebroto

Susunan Komando Mandala sebagai berikut:

1. Panglima Mandala : Mayor Jenderal Soeharto.

2. Wakil Panglima I : Komodor Laut Soebono.

3. Wakil Panglima II : Komodor Udara Leo Wattimena.

4. Kepala Staf Umum : Kolonel Achmad Tahir.

Soal No. 21

Ditjen Imigrasi berada di bawah kementerian ....

 A. Hukum dan Ham

 B. Pendidikan dan Kebudayaan

 C. Luar Negeri

 D. Ekonomi

 E. Dalam Negeri

Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Soal No. 22

Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh diusulkan oleh perseorangan. Hal ini bertentangan dengan pasal ... UUD 1945.

 A. 6 Ayat 1

 B. 6 A Ayat 2

 C. 6A ayat 1

 D. 7A

 E. 7B

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)

Soal No. 23

Suatu Konsepsi yang eksplisit khas dari perorangan atau kelompok mengenai sesuatu yang didambakan merupakan pengertian dari nilai menurut ....

 A. Max Scheller

 B. Nursal Luth

 C. Kluckhoorn

 D. Kamus Ilmiah Populer

 E. Nietzche

Kluckhohn berpendapat bahwa manusia memiliki sifat dan karakteristik biologis yang menjadi dasar pengembangan budaya, dan bahwa orang-orang biasanya merasakan kepercayaan dan praktik budaya mereka sendiri sebagai hal yang normal, wajar, dan alami, dan justru perilaku orang lain yang aneh, atau bahkan inferior atau tidak normal. Clyde mendefinisikan sebuah nilai sebagai: "sebuah konsepsi, eksplisit (tersurat) atau implisit (tersirat), merupakan ciri khas seseorang atau karakteristik sebuah kelompok, yang diinginkan/didambakan sehingga dapat mempengaruhi pemilihan dari berbagai pola tindakan, sarana, dan tujuan akhir."

Soal No. 24

Kuota jumlah penduduk untuk pembentukan kota baru sebesar ....

 A. 4 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi-provinsi sekitarnya

 B. 4 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan kota-kota di provinsi yang bersangkutan dan sekitarnya

 C. 5 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi-provinsi sekitarnya

 D. 5 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan

 E. 6 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi-provinsi sekitarnya

    Dalam pembentukan daerah otonom baru, hal ini diatur dalam UU Pasal 3 No. 32 Tahun 2004, UU Pasal 4 No. 32 Tahun 2004, UU Pasal 5 No. 32 Tahun 2004, dan UU Pasal 5 No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

            Dari pasal diatas, dapat kita ketahui bahwa :

a.       Kuota jumlah penduduk provinsi untuk pembentukan provinsi adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi-provinsi sekitarnya.

b.       Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan.

c.        Kuota jumlah penduduk kota untuk pembentukan kota adalah 4 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan kota-kota di provinsi yang bersangkutan dan sekitarnya.

Soal No. 25

Pembentukan daerah otonomi baru ditetapkan dengan ....

 A. TAP MPR

 B. Undang-Undang

 C. Keppres

 D. Perda

 E. Inpres

Hal ini diungkapkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 4 ayat 1, yaitu

(1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang

Soal No. 26

Seseorang dapat menggunakan hak repudiasi atau hak menolak menjadi warga negara jika negara tersebut menggunakan sistem ?.

 A. Stelsel Pasif

 B. Stelsel aktif

 C. Apartide

 D. Nopartide

 E. Bipartide

Asas ius sanguinis (asas keturunan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan

Asas ius soli (asas kedaerahan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya.

Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan.

Bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap).

Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)

Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif)

Soal No. 27

Seseorang yang ingin ikut dalam Pemilihan Kades, berusia sekurang - kurangnya ....

 A. 18 Tahun

 B. 35 Tahun

 C. 21 Tahun

 D. 40 Tahun

 E. 25 Tahun

Persyaratan calon kepala desa , berdasarkan peraturan mentri dalam negri nomor 112 tahun 2014 pasal 21 , diantaranya :

1) calon kades harus warga indonesia asli

2) calon kades bertaqwa kepada tuhan yang maha esa

3) calon kades memegang teguh dan mengamalkan pancasila , mengamalkan undang" dasar 1945 , dan berusaha mempertahankan keutuhan negara kesatuan republik indonesia

4) calon kades harus berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar

5) calon kades harus tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara 

6) calon kades harus sudah bertempat tinggal di tempat yang ia akan menjabat paling tidak 1 tahun sebelom ia mendaftar

7) calon kades harus tidak pernah dijatuhi hukuman penjara 

8) calon kades harus tidak sedang dicabut hak pilihnya 

Soal No. 28

UUD 1945 mengandung pokok - pokok pikiran berikut, kecuali ....

 A. Persatuan

 B. Internasionalisme

 C. Keadilan Sosial

 D. Ketuhanan yang Maha Esa

 E. Kedaulatan Rakyat

1. Pokok pikiran yang pertama: "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Maksudnya itu setiap warga negara itu wajib mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan sendiri.

2. Pokok pikiran yang kedua: "Negara hendak mewujudkan keasilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Maksudnya itu, kita harus menghormati hak setiap orang karena setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama.

3. Pokok pikiran yang ketiga: "Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan". Maksud kalimat ini, Indonesia adalah negara demokrasi yang berasaskan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

4. Pokok pikiran yang keempat: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab". Kita harus taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Soal No. 29

Jika RUU belum disahkan menjadi UU oleh presiden namun sudah disetujui bersama maka ia berlaku setelah ....

 A. 29 Hari

 B. 30 Hari

 C. 40 Hari

 D. 60 Hari

 E. 90 Hari

Hal ini berdasarkan pada UUD 1945 Pasal 20 Ayat 2, yang berbunyi : Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Pembentukan Rancangan Undang-undnag diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Soal No. 30

Wakil Presiden RI yang memerintah pada tahun 1983 - 1988 adalah ....

 A. Umar Wirahadikusumah

 B. Soedarmono

 C. Muhammad Hatta

 D. Adam Malik

 E. Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Tahun 1983 - 1988

Presiden  :  Jenderal (Purn) TNI. H. M. Soeharto

Wakil Presiden  :  Jenderal (Purn) Umar Wirahadikusumah

Soal No. 31

Kekuasaan moneter dilaksanakan oleh....

 A. Bank Indonesia

 B. MA

 C. BPK

 D. KPK

 E. Kementerian Keuangan

Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23D UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang-undang.

Soal No. 32

Undang - Undang 23 tahun 2014 tentang ....

 A. Pemerintahan Daerah

 B. Kepabeanan

 C. Desa

 D. Sistem Pendidikan nasional

 E. Perbendaharaan Negara

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.

3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Soal No. 33

Forum kerukunan umat beragama (FKUB) merupakan implementasi dari sila ... Pancasila.

 A. Pertama

 B. Kedua

 C. Ketiga

 D. Keempat

 E. Kelima

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. 

Jadi, Forum kerukunan umat beragama (FKUB) merupakan implementasi dari sila PERTAMA Pancasila.

Nilai-nilai luhur dari sila pertama Pancasila adalah memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, saling menghormati antar-pemeluk agama, dan menyadari bahwa kedudukan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan adalah sama. 

Soal No. 34

Kembalinya suatu warga negara dari negara asing yang pernah menjadi tempat tinggal menuju tanah asal kewarganegaraannya merupakan pengertian dari ....

 A. Regrouping

 B. Repatriasi

 C. Remigrasi

 D. Regelling

 E. Reunifikasi

Repatriasi adalah kembalinya suatu warga negara dari negara asing yang pernah menjadi tempat tinggal menuju tanah asal kewarganegaraannya. Kata ini adalah gabungan dari awalan re- ("kembali") dan patria ("tanah asal").

Soal No. 35

Jepang menyerbu pangkalan militer Amerika Serikat pada ....

 A. 07-Des-41

 B. 08-Des-41

 C. 09-Des-41

 D. 10-Des-41

 E. 11-Des-41

Serangan pearl harbor di hawai terjadi pada dini hari tangga 7 desember 1941

Untuk Pembahasan Soal TWK Part I silahkan Klik
Pembahasan Simulasi CAT BKN TWK Part I